Yogyakarta, IPMDIY.ID – Muhammadiyah telah menegaskan bahwa Indonesia adalah Darul ‘Ahdi wa Syahadah, yang berarti Negara Pancasila (Indonesia) merupakan hasil konsensus nasional dan tempat pembuktian atau kesaksian. Darul ‘Ahdi wa Syahadah, dalam implementasinya terlahir dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri dan Pancasila sebagai dasar negara.

Guna memantapkan pemahaman mengenai konsep Islam dan Negara menurut Muhammadiyah, maka PW IPM DIY memberikan materi pertama berupa Kemuhammadiyahan : “Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi wa Syahadah.” Ada pun yang hadir sebagai pemateri, yaitu Erik Tauvani Somae, M.H.I. (Dosen LPSI UAD)

Melalui paparannya, Erik -sapaan akrabnya- menjelaskan kenapa Muhammadiyah mengusung konsep tersebut (Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi wa Syahadah-red), “Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Bapak Dien Syamsudin, saat Muktamar ke- 47, tahun 2015. Muhammadiyah sangat memerlukan menyusun pandangan terhadap Islam dan Negara, agar tidak salah arah. Sehingga, bisa mewujudkan negara Indonesia yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur, artinya negara yang baik dan berada dalam ampunan Allah,” jelasnya. Konsep ini juga terdapat di Al-Qur’an, salah satunya di dalam surat Al Anbiya ayat 107.

Ada pun, konsep dari Darul ‘Ahdi wa Syahadah terdiri dari tiga komponen, yaitu : kesepakatan, peran, dan cita-cita, “Jadi, ketiga hal ini merupakan satu kesatuan dan harus dipertahankan oleh kader Muhammadiyah,” ujarnya.

Menurutnya lagi, selain konsep Darul ‘Ahdi wa Syahadah, ada pula konsep Khalifah fil ‘ardh, karena mengingat di Indonesia ada banyak etnis dan budaya, “Konsep ini perlu diambil, untuk kemudian disesuaikan dengan kultur kita. Dimasukkan juga dalam konsep kemanusiaan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya,” katanya lagi.

Berkaitan tentang sikap politik Muhammadiyah, Erik menerangkan bahwa Muhammadiyah dan Negara telah membentuk relasi yang menguntungkan keduanya, “Muhammadiyah dan Negara sendiri sebenarnya telah membentuk relasi yang menguntungkan kedua belah pihak, di mana Muhammadiyah akan mengindahkan segala hukum yang sah, membantu pemerintah tapi tetap kritis, tidak melakukan politik praktis, dan mampu secara teoriti konsepsional, operasional, dan konkret riil nahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam NKRI. Hal-hal ini telah tertuang dalam sifat Muhammadiyah, muqaddimah anggaran dasar, dan khittah ponorogo. Jadi, Muhammadiyah dalam berpolitik telah berperan hingga ke level tinggi, bahkan di atas parpol,” terangnya. (admin)