Sumber foto : pixabay.com

oleh : Racha Julian Chairurrizal*

Dewasa kini, Ikatan Pelajar Muhammadiyah merupakan organisasi gerakan pelajar yang cukup progresif. Apalagi jika ditinjau dari masifnya jumlah ranting yang ada di 34 provinsi dengan berbagai gerakannya, ditambah dengan prestasi yang senantiasa diterima oleh PP IPM di kancah nasional maupun internasional, maka semua hal itu cukup legitimate secara administratif. Secara kultural dan value  dalam kajian materi diskusi ataupun pelatihannya, IPM tak jarang mengangkat tema hingga topik pembahasan yang mungkin beberapa tahun yang lalu masih tabu di telinga pelajar, seperti gender hingga aktivitas dan orientasi seksual. Hal ini nampak progresif ditambah dengan munculnya akun-akun komunitas IPM yang membahas hal-hal berbau seks dan gender seperti akun instagram @itsgirls_time milik bidang Ipmawati PW IPM DIY dan akun instagram @puanmelawan milik bidang Ipmawati PW IPM Jawa Timur. Dari contoh dua akun itu saja kita semua sudah dapat melihat bagaimana IPM sekarang sudah mulai ‘bersahabat’ dekat dengan bahasan soal seks dan gender, yang artinya itu merupakan langkah progresif untuk menghilangkan ketabuan bahasan tersebut dari dalam tubuh IPM sendiri.

Namun menurut penulis, selain gender dan seks yang sudah ada pengusahaan menuju kecerahan, ada satu hal yang masih tergolong cukup tabu di bahasan rekan-rekan IPM, yaitu adalah Proyek. Kata-kata ini mungkin seringkali muncul di tataran teras IPM, yang tentu masih sembunyi-sembunyi alias malu-malu kucing dalam pembahasannya. Biasanya kata-kata ‘proyekan’ ini juga menjadi jokes antar pimpinan di IPM ketika akan melaksanakan Rapat Kerja Pimpinan, yang mana bagian terdetail dalam suatu program bidang akan dijabarkan semua dalam rapat tersebut, termasuk pendanaan dan partnership. Dari penjabaran program itu bisa dilihat mana program ‘proyekan’ dan mana yang bukan. Dan seringkali, program yang diidentikkan proyekan adalah program yang bekerjasama dengan instansi pemerintah ataupun NGO’s besar di tingkat lokal daerah maupun nasional. Dan istilah proyekan ini selain tabu juga merupakan topik yang seringkali mendapatkan stigma dari kader-kader IPM yang lainnya, yang tentu adalah mereka yang menganggap dirinya merupakan kader paling ikhlas dan suci dalam pelaksanaan program bidangnya. Sebagai contohnya, misal ada satu bidang yang kebetulan dalam penyusunan programnya melihat adanya ‘celah’ dari program pemerintah yang kebetulan juga belum terlaksana dan membutuhkan ‘proposal’ partnership. Lalu bidang itu mengajukan proposal tersebut ke instansi terkait, sehingga secara finansial dan pergerakan, program tersebut lebih lancar dan massif dalam pelaksanaannya. Ditambah lagi apabila ternyata di akhir kegiatan, semua panitia yang menyukseskan program tersebut mendapatkan pesangon dari pemerintah sebagai bentuk apresiasi atas kerjasamanya dalam mensukseskan program pemerintah yang juga merupakan program satu bidang di IPM yang dikolaborasikan dari konsep hingga teknisnya. Yang padahal dalam kasus tersebut, pelajar atau IPM sudah mencoba untuk membuka dan melangkahkan diri menjadi subjek perubahan, tidak melulu hanya bisa nyinyir atas program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Akan tetapi di dalam kasus tersebut, tidak jarang dari kader IPM lain yang nyinyir, “Wah masih IPM kok udah proyekan, gimana besok kalau udah gede ya?”. Dan nyinyiran tersebut yang menunjukkan kejumudan berpikir dan kebutaan apresiasi di tubuh IPM, yang mana bahwa suatu hal yang dianggap tidak boleh disentuh, diucapkan dan dilakukan adalah merupakan suatu hal yang tabu.

Dalam kasus ini, pada dasarnya teman-teman IPM harus mulai mencoba sedikit menggeser cara pandangnya yang awalnya bertumpu pada defisit, berubah menjadi aset. Bagaimana dalam memandang sesuatu itu dilihat dari apa yang sudah dan bisa dilakukan serta seberapa besar dampak positif yang dihasilkan, yang tentu baiknya diiringi apresiasi, bukan caci maki. Karena apabila kita terpaku dengan pikiran defisit, maka untuk maju pun kita akan kesulitan, karena tanpa disadari pikiran kita sedang terpenjarakan oleh kumpulan lubang-lubang kekurangan dari sebuah pergerakan, yang tentu fokus kita adalah untuk menutup lubang itu terlebih dahulu baru bisa melangkahkan kaki ke depan. Dan hal itu yang membuat progresifitas IPM terhambat. Selain cara pandang defisit dan aset yang harus dipertimbangkan, cara pandang proses dan hasil pun juga harus mulai dipertimbangkan pula. Karena seringkali kita ini hanya terpaku dengan proses, dan ‘dogma’ itu ditanamkan sejak kita kecil dalam bentuk kalimat, “Proses lebih penting daripada hasil”. Yang padahal tidak semua hal bisa disamaratakan dengan kalimat prinsipil tersebut. Karena dalam IPM, terlebih di tataran teras, hasil yang memberi kebermanafaatan yang besar harus menjadi orientasi utama. Selama proses itu tidak sampai pada titik machiavellism, maka bukanlah hal yang perlu terlalu dipersoalkan oleh kader kita yang sejatinya mengaku sebagai kader organisasi yang progresif.

Selain itu, perihal process and final result, dalam sebuah kasus yang membahas soal pesangon, upah atau apresiasi materiil pasca proyekan, kita seringkali juga masih menganggap hal itu sebagai hal yang tabu dan penuh ‘kemudharatan’. Karena masih beredarnya anggapan bahwa menerima uang dari jerih payah kita dalam ber-IPM adalah hal yang tidak baik dan tidak benar. Padahal sebenarnya nilai yang ada di gerakan dan program IPM tidak seremeh persenan rupiah. Selama rupiah itu menjadikan kita semangat untuk terus berkarya dan bermanfaat untuk IPM, kenapa harus dipermasalahkan? Dan selama karya dan kebermanfaatan bagi IPM itu lebih besar daripada rupiah yang didapatkan oleh kader tersebut, kenapa harus dipermasalahkan? Menurut penulis, yang harus dipermasalahkan adalah kader yang selalu menuntut upah dalam pengabdiannya di IPM, dan tidak mau berkarya kalau tidak mendapatkan upah, padahal di satu sisi kondisi keuangan organisasi memang sedang tidak stabil dan tidak menganggarkan untuk itu. Kecuali hal itu sudah menjadi sebuah konsensus bersama dan di-follow up dengan fundraising yang memadai, itu bukan masalah. Dan setuju atau tidak setuju, pembidikan fokus terhadap output dan income untuk/dari IPM  itu lebih penting daripada mempersoalkan upah apresiasi proyekan dari kadernya. Selama itu tidak merugikan, dan memberi kebermanfaatan lebih besar untuk umat daripada untuk perut individu tersebut, maka selama itu juga pemakluman dalam taraf kemanusiaan harus tetap diperhatikan.

Selebihnya, secara dasar konseptual bisa dibaca di Buku “Aku Bingung Maka Aku Ada” di Bab “Hedonsim dan Segala Keprihatinannya”, karya penulis sendiri.

*) Penulis merupakan Ketua PW IPM DIY Bidang Advokasi periode 2018/2020 dan Penulis Buku “ Aku Bingung Maka Aku Ada”