Sumber: Komunitas Rumah Polhukam Pelajar DIY

Yogyakarta, IPMDIY.ID – Di awal tahun 2020, sempat terjadi perseteruan yang panas antara Indonesia dengan Tiongkok (atau Cina). Penyebabnya adalah terkait sengketa di wilayah Laut Cina Selatan dan sengketa ini juga menyerempet ke kepemilikan Kepulauan Natuna yang juga berada di wilayah tersebut.

Dalam menanggapi isu terkait Natuna, Komunitas Rumah Polhukam Pelajar DIY mengadakan Kajian Perdana, dengan tema: “Ada Apa dengan Natuna?”, hari Sabtu (2/2), di Sekretariat PP IPM Jl. K.H. Ahmad Dahlan no. 103, Yogyakarta. Kajian ini dipantik oleh Laila Hanifah (Sekretaris Umum PW IPM DIY dan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional UPN “V” Yogyakarta).

Di awal kajian, para pelajar yang hadir diajak untuk mengetahui sedikit tentang Sejarah Negara Tiongkok, “Sejak dulu, bangsa Tionghoa memang terkenal sebagai pelaut dari leluhurnya. Mereka merasa menguasai laut dan juga memegang kepercayaan bahwa ada yang namanya sembilan garis putus-putus (nine dash lines),” ujar Laila.

Selain itu, dijelaskan pula tentang konsepsi laut di dunia, “Ada Resnullius (kedaulatan sendiri, yang berarti laut tersebut milik suatu negara. Lalu, ada Res Communis (milik bersama), artinya laut tersebut tidak dimiliki oleh suatu negara mana pun,” jelasnya. Kemudian, ada juga Konferensi Hukum Laut (UNCLOS) yang pernah dilaksanakan sebanyak tiga kali. Dari ke semua Konferensi, yang menjadi patokan adalah UNCLOS III, yang digelar pada tahun 1982 dan diresmikan/diratifikasikan oleh sebagian besar negara di dunia pada tahun 1994. Dikarenakan, UNCLOS III sangat jelas dan tegas menyampaikan soal hukum laut. Di UNCLOS III pula, ada pembahasan tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil, laut teritorial sepanjang 12 mil, landas kontinen, dan lainnya.

“Laut itu bukan halaman rumah. Hukum laut sangat berbeda dengan hukum daratan”

Laila Hanifah, 2020

Konflik antara Indonesia dengan Tiongkok belakangan ini terjadi saat Kapal Penjaga dari Tiongkok melakukan pelanggaran (illegal unreported fishing), pada 31 Desember 2019. Dalam sejarahnya, lima tahun lalu Tiongkok sudah sering menangkap ikan di wilayah tersebut. Selain itu, pada tahun 2016 saat Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Ibu Susi Pudjiastuti, ada sekelompok nelayan dari Tiongkok menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Sudah ditangkap dan sempat kapalnya ingin ditenggelamkan, namun ditegur dan ditahan oleh Presiden Joko Widodo, dikarenakan akan berpengaruh pada hubungan bilateral mengingat Indonesia memiliki kepentingan investasi dengan Tiongkok. Saat ditegur itu pula, Tiongkok masih menganggap bahwa wilayah Laut Cina Selatan masuk ke dalam nine dash lines.

Sumber: Komunitas Rumah Polhukam Pelajar DIY

Lalu, apa pentingnya Natuna bagi Indonesia, “Natuna sangat penting bagi Indonesia, dikarenakan memberi banyak Sumber Daya Alam (SDA), seperti: ikan, minyak, gas, dan terumbu karang; jalur perdagangan yang strategis, serta kedaulatan,” tegasnya.

Sehingga, -menurutnya lagi- Pemerintah RI harus tegas dalam merespon konflik Natuna ini, “Solusinya, bisa dengan membuat Undang-Undang (UU) atau bernegosiasi (melakukan mediasi dan arbitrase) dengan negara bersangkutan, atau dengan menempuh jalur hukum di Pengadilan Internasional untuk menyelesaikan konflik ini,” pungkasnya. (admin)